PENGADILAN AGAMA NATUNA MENERIMA KUNJUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DSP3A) KABUPATEN NATUNA.

 

Rabu 28 Maret 2019, Pengadilan Agama Natuna menerima kunjungan dari Tim Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) beserta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna. Tim tersebut terdiri dari 5 orang yakni Yuli Ramadhanita (Kabid Kesetaraan Gender selaku ketua Tim), Tri Cahyani (anggota), Sumarni (anggota), Syamsuriana, S.H, S.H. (anggota P2TP2A) serta satu orang pendamping. Maksud kunjungan tersebut adalah untuk koordinasi dan komunikasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di kabupaten Natuna.

 Acara koordinasi dan komunikasi tersebut dilaksanakan di ruang rapat pada pukul 13.00 WIB hingga selesai. Dari pihak pengadilan acara tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Rusdi, S.Ag., M.H (Ketua PA) didampingi oleh Kusnoto, S.H.I, M.H (hakim dan humas) serta Drs. Ishak (panitera).

Dalam sambutannya, Ketua Tim menyampaikan bahwa komunikasi antara pihaknya dengan Pengadilan Agama Natuna yang sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu perlu untuk ditingkatkan, terlebih sebagai upaya meningkatkan peran P2TP2A dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Natuna.

Kemudian dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Natuna menegaskan bahwa pihak Pengadilan Agama Natuna menyambut baik upaya tersebut serta membuka pintu komunikasi dan koordinasi secara luas, termasuk dalam hal memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, diantara materi yang dibicarakan adalah mengenai tinjauan legalitas pendampingan di depan sidang yang dilakukan oleh pendamping P2TP2A, mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Natuna dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang di dalamnya melibatkan perempuan dan anak, mengenai kajian hukum yang terkait dengan proses perceraian maupun pasca perceraian, terutama terkait nafkah untuk mantan isteri dan nafkah untuk anak, hak asuh anak, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Pada akhir acara, kedua belah pihak saling memberikan saran atau masukan dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Disertai harapan semoga acara tersebut memberikan dampak yang positif dan lebih memberikan kontribusi sebagai ikhtiyar meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di hadapan hukum. (Ksn)