Jumat tanggal 17 Januari 2020, Pengadilan Agama Natuna menerima kunjungan dan audiensi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Nabupaten Natuna yang menyertakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna. Tim tersebut terdiri dari 7 orang dipimpin langsung oleh Dr. Rika Azmi Abdullah, STP,MM (Kepala Dinas), Nita (Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Sumarni (Psikolog P2TP2A), Syamsuriana, S.H, S.H. (Divisi Pengaduan P2TP2A), Sulaiman (KPPAD) serta 2 orang staf. Maksud kunjungan tersebut adalah untuk audiensi, koordinasi dan komunikasi dalam upaya peningkatan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Natuna.

 Acara koordinasi dan komunikasi tersebut dilaksanakan di ruang rapat pada pukul 14.00 WIB hingga selesai. Dari pihak pengadilan acara tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Rusdi, S.Ag., M.H (Ketua PA) didampingi oleh Kusnoto, S.H.I, M.H (hakim dan humas) serta Drs. Ishak (panitera).

Dalam sambutannya, Ketua Tim menyampaikan bahwa komunikasi antara pihaknya dengan Pengadilan Agama Natuna yang sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu perlu untuk ditingkatkan. Termasuk dengan meningkatkan peran P2TP2A dan KPPAD dalam rangka perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Natuna yang berhadapan dengan hukum.

Kemudian dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Natuna menegaskan bahwa pihak Pengadilan Agama Natuna menyambut baik upaya tersebut serta membuka pintu komunikasi dan koordinasi secara luas, demi tercapainya maksud dan tujuan di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dibicarakan hal mengenai dispensasi kawin atas anak di bawah umur serta tinjauan legalitas pendampingan di persidangan yang dilakukan oleh pendamping P2TP2A maupun KPPAD dan psikolog. Juga mengenai eksistensi rekomendasi yang diterbitkan oleh P2TP2A ataupun KPPAD dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Di samping itu disampaikan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Natuna dalam menangani dan menyelesaikan perkara dispensasi kawin dari tahun ke tahun.

Menjelang akhir acara kemudian dibahas juga mengenai masukan atau saran sebagai upaya untuk menekan perkawinan di usia dini di Kabupaten Natuna. Disertai harapan semoga upaya tersebut memberikan kontribusi / dampak yang positif dalam meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di hadapan hukum. (Ksn)