NATUNA – Pengadilan Agama (PA) Natuna mengikuti virtual meeting Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin, 18 Mei 2020. Bimtek yang diinisiasi Dirbinadmin Ditjen Badilag tersebut menghadirkan pemateri Drs. Agus Uji Hantara, M.E., Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kemenpan RB.

            Dalam arahannya, Agus mengingatkan tentang SOP di pengadilan yang bukan saja harus ada namun yang terpenting adalah pelaksanaan dan evaluasinya. Evaluasi dimaksud salah satunya adalah sejauh mana kendala yang dialami dalam implementasinya. Lalu, bagaimana respon publik terhadap implementasi SOP tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, pelayanan yang dijalankan akan selaras dengan keinginan publik.

            Agus mencontohnya tentang layar monitor informasi persidangan yang biasa dipasang di depan ruang sidang. “Informasinya harus up to date dan dipantau pimpinan,” sarannya. Petunjuk arah, sambungnya, juga harus jelas dan proporsional atau mudah dibaca. “Sehingga pengunjung tidak terlalu banyak tanya,” lanjutnya.

            Bagi satker yang mengajukan diri untuk memperoleh predikat WBBM, menurut Agus, yang harus dipastikan adalah tentang keberlanjutan sistem yang sudah berjalan. “Bila Pak Ketua pindah, misalnya, apakah sistem masih berjalan?” tanyanya mengingatkan bahwa siapapun pimpinannya bila sistem sudah berjalan dengan ideal maka tidak ada pengaruhnya yang signifikan. Karenanya, pimpinan harus memastikan kesadaran seluruh aparatur peradilan tentang pembangunan Zona Integritas ini.

            Sebagai penutup, Agus mengingatkan bahwa pengadilan ada karena ada masyarakat. Hal tersebut penting dimengerti supaya aparatur pengadilan fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bentuk pelayanan terbaik tersebut adalah yang bebas korupsi, bersih, dan melayani. “Sama halnya KBRI. Adanya KBRI karena ada WNI di luar negeri,” ungkapnya memberikan kiasan. (SZ/HumasPA-Natuna)