Picture1

Pengadilan Agama Natuna melaksanakan briefing khususnya di bidang kepaniteraan dan PTSP yang di pimpin oleh Panitera (Edy Efrizal, S.H.,M.H.) didampingi Wakil Ketua (Nur Fatah S.H.I., M.H.I.) dan Plt.Sekretaris  (Edie Nugroho, S.Kom). Pada briefing ini membahas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan  Informasi.

"Sesuai dengan hasil rapat yang telah disepakati kemarin setiap pagi atau briefing kita akan membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya di bagian kepaniteraan di mulai dari meja informasi sampai ke SOP panitera, ini bertujuan untuk mengetahui bersama secara keseluruhan SOP kepaniteraan yang harus kita jalankan, meskipun selama ini kita sudah menjalankan SOP tersebut" Ujar Panitera Pengadilan Agama Natuna (16/01/2023).

Selain itu, pembahasan terkait SOP ini juga bertujuan agar Pengadilan Agama Natuna selalu bisa memberikan pelayanan prima (service excellent) terhadap masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Permohonan Informasi pada Pengadilan Agama Natuna terbagi dua, yaitu Permohonan Informasi Secara Lisan dan Permohonan Informasi secara tulisan, email dan Faksimel. Masing-masing dari permohonan informasi tersebut sudah memiliki SOP. Permohonan Informasi yang masuk baik secara lisan dan tulisan akan di register, untuk permohonan informasi yang masuk dalam bentuk surat m aka petugas meneruskan kepada staf umum untuk disposisi, kemudian Petugas informasi berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apakah permohonan dikabulkan atau ditolak. Setelah itu menyerahkan hasil tindaklanjut permintaan informasi untuk disampaikan kepada Pemohon informasi, Petugas melaporkan hasil penanganan terhadap pelayanan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna serta menyimpan dan menata arsip permohonan informasi dan melaporkan kepada PTA Kepulauan Riau. Selama informasi yang diminta merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Natuna serta sesuai dengan aturan Undang-Undang maka informasi tersebut bisa di kabulkan namun apabila informasi yang diminta di luar dari kewenangan dan melanggar aturan serta Undang-Undang maka informasi tersebut bisa di tolak.

Disamping membahas SOP informasi pada Pengadilan Agama Natuna Plt.sekretaris juga menekankan teknis untuk permintaan informasi dalam bentuk surat atau e-mail yang masuk di Pengadilan Agama Natuna. Hal ini bertujuan agar pengadministrasiannya lebih tertib.

"Jadi jika ada permohonan atau permintaan informasi melalui surat atau email maka harus di teruskan ke bagian Umum dan akan disposisi sesuai dengan SOP yang kita bahas" Tambah dari Plt.Sekretaris Pengadilan Agama Natuna.

Adapun dasar hukum dari Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi ialah Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no: 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Keputusan Ketua Mahakamah Agung RI No : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.