APEL PAGI: JAGA NETRALITAS ASN!
Senin (25/03), kali ini udara terasa begitu panas. Kabupaten Natuna sudah beberapa minggu tidak turun hujan, sehingga tanah-tanah dan kebun-kebun sudah mulai megering. Bahkan, terjadi kebakaran di beberapa titik. Namun demikian, pagi ini seluruh Pegawai Pengadilan Agama Natuna tetap melaksanakan tugasnya dan rutinitasnya sehari-hari dengan penuh semangat. Salah satunya adalah kegiatan ruti yang dilaksanakan setiap hari senin yaitu apel pagi.
Apel pagi kali ini dipimpin oleh Kusnoto, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Natuna. Apel dibuka pada pukul 08.00 WIB dan dilaksanakan di depan gedung kantor pengadilan Agama Natuna, serta dihadiri oleh Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Natuna, serta seluruh pegawai dan pegawai honorer Pengadilan Agama Natuna.
Dalam amanatnya, Pembina apel pagi mengajak seluruh stakeholder Pengadilan Agama Natuna agar senantiasa meningkatkan kompetensi dan selalu membaca dan mengupgrade aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya Pembina apel juga mengingatkan agar seluruh Pegawai Pengadilan Agama Natuna menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan public terhadap dunia peradilan, khusussnya Pengadilan Agama Natuna. Selanjutnya Beliau menyoroti mengenai agenda bangsa yang akan memasuki tahap kampanye terbuka, yaitu PILPRES dan PILEG. Beliau mewanti-wanti kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Natuna agar di musim Pemilu ini dapat menjaga sikap dan yang paling penting adalah senantiasa menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di dunia nyata ataupun dunia maya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung. “di musim Pemilu ini media sosial kita sekarang begitu luar biasa, dengan demikian berhati-hatilah kita dalam bermedia sosial. Jaga selalu netralitas kita sebagai Aparatur Sipil Negara”, tegas Beliau.
Semoga seluruh pegawai Pengadilan Agama Natuna dapat menjaga netralitasnya sebagai ASN di musim Pemilu kali ini, serta tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat mencederai demokrasi yang akan berakibat buruk baik itu bagi individu ataupun bagi Pengadilan Agama secara institusi. (eMKa)
