1.

2.

Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

a.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

c.

Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

3.

Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

1.

2.

3.

4.

Penggugat/pemohon, atau

Tergugat/termohon, atau

Terdakwa, atau

Saksi.

1.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan.

2.

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap.

3.

Tahapan pembentukan Posbakum Pengadilan akan disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran di masing-masing Direktorat Jendral dan Badan Urusan Administrasi.

4.

Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

5.

Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

6.

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan.

7.

Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

1.

Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan.

2.

Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya.

3.

Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

a.

Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.

b.

Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

c.

Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

1.

Kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib dilakukan Pengadilan dengan Lembaga berupa:

a.

Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dan/atau

b.

Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau

c.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

2.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga.

3.

Pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Advokat.

4.

Advokat dapat membentuk tim yang terdiri dari Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang berada di bawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan.

5.

Dalam hal Pengadilan tidak dapat melakukan kerja sama dengan advokat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3), Pengadilan sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah.

6.

Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.

7.

Dalam hal kerjasama dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.

Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan adalah :

1.

Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab,

2.

Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.

3.

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.

4.

Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.

5.

Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.

6.

Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat (5) adalah mengutamakan kepentingan

7.

Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.

8.

Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada ayat (5) adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.

9.

Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

10.

Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

11.

Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

12.

Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

13.

Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.

14.

Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.

Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

Dalam menjalankan kewajibannya Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berhak atas:

a.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.

b.

Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.

c.

Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

Larangan bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk:

a.

Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

b.

Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.

c.

Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.

d.

Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.

e.

Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.

f.

Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.

g.

Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.

h.

Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.

i.

Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.

j.

Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

k.

Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.

l.

Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

m.

Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.